AUDIT DENGAN FRAMEWORK (COBIT)

COBIT (Control OBjective for Information and related Technologi) merupakan sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT Governance yang dapat membantu auditor , manajemen, dan pengguna (user) untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol dan permasalahan-permasalahan teknis.

Audit IT sendiri adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah system computer yang digunakan telah dapat melindungi asset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang ada secara efisien.

COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute, yang merupakan bagian dari Information Systems Audit and Control Association (ISACA). COBIT memberikan arahan ( guidelines ) yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu business process owners dan manajer, termasuk juga auditor dan user, diharapkan dapat memanfaatkan guideline ini dengan sebaik-baiknya

Kerangka kerja COBIT ini terdiri atas beberapa arahan ( guidelines ), yakni:

Control Objectives: Terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat-tinggi ( high-level control objectives ) yang tercermin dalam 4 domain, yaitu: planning & organization , acquisition & implementation , delivery & support , dan monitoring .

Audit Guidelines: Berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci ( detailed control objectives ) untuk membantu para auditor dalam memberikan management assurance dan/atau saran perbaikan.

Management Guidelines: Berisi arahan, baik secara umum maupun spesifik, mengenai apa saja yang mesti dilakukan, terutama agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Sejauh mana Anda (TI) harus bergerak, dan apakah biaya TI yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkannya.

• Apa saja indikator untuk suatu kinerja yang bagus?

• Apa saja faktor atau kondisi yang harus diciptakan agar dapat mencapai sukses ( critical success factors )?

• Apa saja risiko-risiko yang timbul, apabila kita tidak mencapai sasaran yang ditentukan?

• Bagaimana dengan perusahaan lainnya – apa yang mereka lakukan?

• Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dan bagaimana pula membandingkannya.

COBIT muncul pertama kali pada tahun 1996 yaitu COBIT versi 1 yang menekankan pada bidang audit, COBIT versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol, COBIT versi 3 pada tahun 2000 yang berorientasi kepada manajemen, dan COBIT versi 4 yang lebih mengarah kepada IT governance. COBIT terdiri dari 4 domain, yaitu:

· Planning & Organization

· Acquisition & Implementation

· Delivery & Support

· Monitoring & Evalution

COBIT memiliki fungsi untuk:

· Meningkatkan pendekatan/program audit

· Mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci

· Memberikan petunjuk untuk IT governance

· Sebagai penilaian benchmark untuk kendali IS/IT

· Meningkatkan control IS/IT

· Sebagai standarisasi pendekatan/program audit

Sumberdaya TI yang diidentifikasikan dalam COBIT dapat diterangkan atau diidentifikasikan sebagai berikut :

· Data, adalah obyek-obyek dalam pengertian yang lebih luas (yakni internal dan eksternal), terstruktur dan tidak terstruktur, grafik, suara dan sebagainya.

· Sistem aplikasi, dipahami untuk menyimpulkan atau meringkas, baik prosedur manual maupun yang terprogram.

· Teknologi, mencakup hardware, sistem operasi, sistem manajemen database, jaringan (networking), multimedia, dan lain- lain. Fasilitas, adalah semua sumberdaya untuk menyimpan dan mendukung system informasi.

· Manusia termasuk staf ahli, kesadaran dan produktivitas untuk merencanakan, mengorganisasikan atau melaksanakan, memperoleh, menyampaikan, mendukung dan memantau layanan sistem informasi.

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN SIA (Sistem Informasi Akuntansi)

Perkembangan bisnis di Indonesia dari masa ke masa semakin kompetitif. Meskipun sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia secara umum belum menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan yang signifikan. Namun bukan berarti terjadi kondisi yang stagnasi dalam dunia bisnis.
Dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi dan komputer, maka banyak perusahaan yang sudah mengadopsi sistem informasi akuntansi berbasis komputer sebagai bagian penting dari kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Dengan sistem informasi akuntansi, resiko terjadinya kekeliruan dalam pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian pada perusahaan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun, dan dapat bekerja dengan baikapabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja system informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (intern control).
Pengendalian internal merupakanbagian integral dari sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal itu sendiri adalah suatu proses yang dijalankan untuk dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dalam perusahaan. Adapun kriteria dari pengendalian internal, yaitu :
a) Keandalan pelaporan keuangan
b) Efektivitas dan efisiensi operasi
c) Keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian internal, maka perusahan mampu
mencapai tujuan dan meminimalkan resiko. Sebagai hasil dari ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi adalah dihasikannya informasi akuntansi yang berkualitas dan dapat di audit.
Informasi akuntansi yang berkualitas serta dapat di audit sangat menunjang dan diperlukan dalam proses audit trail (faktor-faktor yang menentukan auditabilitas diantaranya integritas manajemen dan ketersediaan bukti serta data akuntansi). Dalam sistem informasi akuntansi manual, audit trail meliputi dokumen sumber, buku besar, jurnal, kertas kerja dan catatan lainnya.
Dengan semakin berkembangnya teknologi computer, banyak perusahaan yang mulai meninggalkan sistem informasi akuntansi manual dan beralih ke sistem informasi akuntansi berbasis komputer.
Pengaruh pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi terhadap audit trail dikemukakan oleh Gascoyne (1990), yaitu: “Pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi berbasis komputer, baik pengendalian umum maupun pengendalian aplikasi memiliki tujuan masing-masing dan mempengaruhi audit trail. Pengendalian umum adalah pengendalian atas segala aktivitas dan sumber daya yang dipakai dalam pengembangan suatu sistem informasi, pelaksanaan proses, dan fungsi-fungsi pendukung lainnya. Pengendalian aplikasi adalah pengendalian atas suatu aplikasi tertentu untuk menjamin bahwa seluruh transaksi telah terotorisasi, direkam dan diproses secara lengkap, akurat, dan tepat waktu”.
Dengan adanya pengendalian umum yang memadai, maka sistem informasi akuntansi dapat dirancang serta dibangun dengan suatu fasilitas audit traiil yang memadai pula. Demikian pula dengan pengendalian aplikasi, suatu pengendalian aplikasi yang baik akan menyediakan fasilitas audit trail yang memadai, hal ini akan memberikan jaminan kelengkapan (completeness), keakuratan (accuracy), dan otorisasi (authorization) suatu transaksi.

PROPOSAL PENULISAN ILMIAH

1.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi krisis global yang telah melanda sistim perekonomian negara negara di seluruh dunia, yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap usaha bisnis yang berhubungan dengan kegiatan investasi seperti pembiayaan, asuransi, bank, properti dan industri yang terkait dengan ekspor dan impor. Perusahaan dituntut mampu beradaptasi dengan situasi yang dapat mempengaruhi kinerja yang dimiliki perusahaan agar terhindar dari kebangkrutan dan tetap menjaga kelangsungan usahanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan kebijakan yang menghasilkan efisiensi dan efektifitas. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, dibutuhkan dana yang salah satunya dapat diperoleh dengan menerbitkan berbagai surat berharga di pasar modal. Salah satu jenis surat berharga yang paling umum diperjual belikan adalah saham yang merupakan bukti kepemilikan hak atas sebuah perusahaan.

Dibutuhkan kinerja perusahaan yang baik sehingga menarik para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja perusahaan, semakin tinggi laba usaha serta keuntungan yang di peroleh. Selain itu, kinerja yang dicapai oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap harga saham dan perubahannya. Semakin baik kinerja perusahaan tersebut, akan berpengaruh terhadap peningkatan harga saham, begitupun sebaliknya.

Oleh karena itu, untuk memastikan kondisi kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau buruk dan pengaruhnya terhadap perubahan harga saham, dilakukan analisis Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud menyusun penulisan ilmiah dengan judul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR.tbk”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penulisan ilmiah ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana menghitung Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan yang telah dicapai PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR.tbk periode 2006-2008 .

2. Apakah terdapat pengaruh dari pertumbuhan Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap perubahan harga saham PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR.tbk dalam periode 2006-2008.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mendapatkan arah penulisan yang lebih baik sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan perusahaan berupa laporan neraca dan laba rugi perusahaan tahun 2006-2008.

2. Perhitungan yang digunakan adalah Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ilmiah ini adalah

1. Untuk mengetahui kondisi kinerja laporan keuangan perusahaan dengan indikator Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) pada PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR.tbk periode 2006-2008.

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap perubahan harga saham PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR.tbk dalam peeriode 2006-2008.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pertumbuhan Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) dari PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR.tbk yang di peroleh dari Pusat Referensi Pasar Modal, Gedung BEJ Tower lantai II, Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53, Jakarta Pusat.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data/Variabel

Untuk keperluan penulisan ini digunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan :

· Studi kepustakaan

Pengumpulan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan ilmiah ini sebagai dasar pengambilan kesimpulan.

· Studi Lapangan

Data diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal di Gedung BEJ berupa laporan keuangan dan laporan perubahan harga saham.

1.5.3 Alat analisis yang Digunakan

Untuk menguji hipotesis dilakukan secara kuantitatif untuk menghitung apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Asset (ROA) & Return On Equity (ROE) terhadap perubahan harga saham PT, INDOFOOD SUKSES MAKMUR.tbk.

Alat analisis yang digunakan sebagai berikut :

1. Analisis Korelasi Parsial

2. Analisis Korelasi Berganda

3. Uji Regresi secara Simultan (Uji-F)

4. Uji Regresi secara Parsial (Uji-T)

1.6 Daftar Pustaka

Munawir.S, 1995. Analisis Laporan Keuangan, Edisi Empat, Liberty, Yogyakarta.

Habib,Arief, 2008. Kiat Jitu Peramalan Saham, ANDI, Yogyakarta.

Darmadji,Tjipto, dan Fakhruddin,M.Hendy, 2006. Pasar Modal di Indonesia, Edisi Dua, Salemba Empat, Jakarta.

Riyanto,Bambang, 1995. Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan, BPFE, Yogyakarta.

J.Fred Weston, dan Eugene F.Bringham, 1993. Manajemen Keuangan, Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.

Suwardjono, 2002, Akuntansi Pengantar, BPFE, Yogyakarta.

Suraidah, Dian. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Price Earning Ratio Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2003-2007. Skripsi FE Universitas Gunadarma.

www.indofood.com

Sri Mulyani: 1.961 Pegawai Depkeu Kena Sanksi Reformasi Birokrasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan selama periode tahun 2006 sampai tahun 2009 pihaknya telah memberikan sanksi sebanyak 1.961 orang di lingkungan Departemen Keuangan. Sanksi yang diberikan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.
Hal ini disampaikan olehnya di dalam acara peluncuran persepsi korupsi tahun 2009 di Hotel Atlet Century, Jakarta, Selasa (17/11/2009).
"Kami sudah melakukan sanksi terhadap 1.961orang selama 2006-2009," katanya.
Sri Mulyani menjelaskan dari sebanyak 1.961 orang tersebut, diberikan sanksi karena terkait disiplin integritas sebanyak 930 orang. Sedangkan sebanyak 184 orang diberhentikan tidak hormat dan 36 orang secara hormat. Sementara sebanyak 149 orang dilakukan penurunan pangkat, 48 pembebasan jabatan dan lain-lain.
Ia mengatakan masalah pemberantasan korupsi di lembaga yang ia pimpin banyak pendekatan yang ia lakukan termasuk dalam mencegah korupsi ditingkat hulu atau level kebijakan.
Dikatakannya dalam mengatasi masalah pencegahan di level kebijakan ia selalu menekankan pada SOP yang jelas agar setiap keputusan bisa dijelaskan secara transparan kepada khalayak banyak dan dapat dipertanggung jawabkan.
Sedangkan untuk masalah korupsi di tingkat hilir, yaitu di level anak buah paling bawah ia mengedepankan pengawasan yang ketat secara internal melalui Irjen. Meskipun ia mengakui pada saat KPK harus masuk dalam kasus Bea Cukai Tanjung Priok telah menjadi pelajaran berharga bagi lembaganya.
"Saya nggak mau. Ditangkap oleh KPK melulu, sama Irjen dong. Walaupun kita reform, reform, kalau orang mau mencairkan masih harus kasih," katanya.
"Coba lakukan persis seperti KPK, coba tangkap saja on the spot ," ujarnya menyerukan Irjennya.
Berdasarkan berita yang saya peroleh dari situs detik.com, menurut saya tindakan sri Mulyani sudah cukup tepat, dengan diberikannya sanksi kepada pegawai-pegawainya yang melakukan pelanggaran hukum diharapkan dapat memberikan pelajaran serta mengurangi tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di dalam lingkup departemen keuangan.

Nilai Penyelundupan Naik Hampir 2 Kali Lipat di 2009

Nilai potensi kerugian negara akibat usaha penyelundupan barang meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2008. Dari Rp 253,938 miliar menjadi Rp Rp 597,82 miliar.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di terminal X-Ray Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, siang ini (10/12/2009).
Sri Mulyani menyatakan, berdasarkan data dari Ditjen Bea dan Cukai, total potensi kerugian akibat usaha penyelundupan pada tahun 2009 mencapai Rp 597,820 miliar dari 2.093 kasus. Sedangkan pada 2008, potensi kerugian negara hanya sebesar Rp 253,938 miliar dengan 2.109 kasus.
Sri Mulyani memaparkan penyelundupan sampai November 2009 terdiri dari tekstil dan produk tekstil sebanyak 56 kasus dengan potensi kerugian negara Rp 43,314 miliar.
Handphone dan aksesoris sebanyak 141 kasus dengan potensi kerugian negara Rp74,09 miliar. Barang larangan dan pembatasan (lartas) sebanyak 411 kasus dengan potensi kerugian negara Rp 6,671 miliar.
"Narkotika sebanyak 79 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 333,709 miliar. Hasil tembakau 592 kasus dengan potensi kerugian negara Rp 62,844 miliar. Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 310 kasus dengan potensi kerugian negara Rp 69,905 miliar. Barang lainnya sebanyak 504 kasus dengan potensi kerugian negara Rp7,281 miliar," tuturnya.
Melihat peningkatan nilai penyelundupan di tahun ini, Sri Mulyani meminta aparat Bea dan Cukai untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada para importir dan eksportir Indonesia.
"Kasus penyelundupan ini tidak pernah berhenti. Oleh karena itu Bea Cukai perlu menjaga kewaspadaan, tanpa menimbulkan penambahan pengeluaran, ketidakpastian, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan pengamanan," ujar Sri Mulyani.
Berdasarkan berita yang saya peroleh dari situs detik.com, pemerintah seharusnya menindak tegas pelaku penyelundupan, sehingga tidak terjadi lagi kasus penyelundupan lainnya, jika hal ini dibiarkan terus menerus, kerugian besar akan terjadi yang akibatnya berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

DPR: Angka Pertumbuhan Ekonomi 6,2%

Hasil rapat pembahasan APBNP 2010 antara pemerintah dengan DPR masih belum menemukan kata sepakat untuk asumsi pertumbuhan ekonomi dan tax ratio unuk periode tahun anggaran 2010 ini.
Dimana DPR menginginkan angka pertumbuhan ekonomi 2010 ini dipatok pada level 6,2 persen. Akan tetapi, nampaknya pemerintah tetap menginginkan angka pertumbuhan ekonomi tersebut ada di level 5,7 persen.
Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan tetap bertahan pada angka 5,7 persen. Hatta mengatakan pemerintah telah mempunyai hitungannya, menurutnya angka 5,7 persen pada kuartal pertama 2010 menjadi acuan pemerintah karena sudah terealisasi.
"Apakah 6,2 persen itu achievable? Pemerintah berharap angka tersebut kredibel. Pemerintah tetap melihat angka 5,7 persen dengan melihat tren saat ini. Seperti belanja modal yang baik, tapi tidak serta merta produksi bisa kita genjot. Untuk itu kita perlu menggondok lagi untuk mencari titik temu, kita percaya untuk mencari asumsi yang kredibel," ucapnya usai rapat dengan Komisi XI DPR di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/4/2010) malam. Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR sepakat untuk menaikan angka pertumbuhan ekonomi menjadi 6,2 persen. Angka 6,2 persen tersebut diperoleh setelah terjadi lobi antar fraksi yang berlangsung sekira 15 menit. Dimana pada awalnya anggota dewan tersebut memberi rentang untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6,5 persen. Tapi dengan mencari titik temu antar anggota dewan tersebut dilakukan lobi antar fraksi.
Anggota fraksi PDIP memasang angka tertinggi untuk pertumbuhan ekonomi, mereka sepakat untuk meningkatkan angka menjadi 6,5 persen. "Fraksi PDIP sepakat pertumbuhan ekonomi 6,5 persen," ujar anggota komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. Anggota FPDIP lainnya, Aris Budimanta mengatakan angka 6,5 persen itu wajar bagi Indonesia untuk bisa mengejarnya. Serta tidak perlu ada kekhawatiran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri ini. Asalkan, akses distribusi dan alokasi berjalan baik.
"Kalau negara lain saja bisa optimis terhadap negara kita, mengapa kita sendiri tidak optimis," katanya.
Sementara anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Kosasih menilai pertumbuhan ekonomi Inodnesia pada 2010 ini maksimal enam persen. Menurutnya, angka ini wajar dan sesuai dengan penerimaan pajak.
"kita lihat saja penerimaan pajak 2009, turun dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.
Angka yang sama juga diungkapkan oleh anggota Komisi XI lainnya, Nusran Wahid, menurutnya angka 6 persen itu wajar mengingat hasil kuartal I sudah terlihat realisasinya.

10 Pejabat Ditjen Pajak Nonaktif Sambangi DPR

Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memanggil 10 pejabat ditjen pajak yang dinonaktifkan untuk meminta keterangan yang atas kasus pajak yang terjadi saat ini.
Rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Kamis (15/4/2010).
Adapun akan dipimpin oleh pimpinan Panja Melchias Markus Mekeng, namun baru dimulai pada pukul 10.40 WIB yang hanya dihadiri 11 orang anggota Panja.
Berdasarkan pantauan okezone, dalam daftar hadir 10 pejabat ditjen pajak yang dipanggil tersebut, baru delapan orang yang menandatangani daftar hadir, yaitu:

1. Jhonny Tobing
2. Marudut Sitangganga
3. Bambang S
4. Dwi A
5. E Sulistyarini
6. Bambang Heru Ismiarso
7. Agus Budiono
8. Emir Herteniza

Sementara itu, dua orang lagi belum hadir. Rapat kali ini adalah lanjutan dari rapat panja perpajakan yang dilakukan pada Kamis (8/4/2010) di mana dalam kesempatan itu Ditjen Pajak memanggil Ditjen Pajak, M Tjiptardjo untuk memberikan sejumlah keterangan terkait masalah perpajakan yang terjadi.

Berdasarkan berita yang saya peroleh dari situs okezone.com, belakangan ini banyak sekali kasus yang terkait dengan pajak. Seharusnya pemerintah dan departemen keuangan bekerja sama memecahkan masalah yang terjadi berlarut larut tanpa ada penyelesaian. Perlunya perubahan peraturan perpajakan sehingga tidak teradi lagi kasus pajak berikutnya.